Samarinda – DPRD Samarinda mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda 2025–2045 sebagai acuan pengembangan sektor industri dalam dua dekade mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Shamri Saputra, mengatakan pembahasan regulasi tersebut masih berada pada tahap awal. Penyusunan draf difokuskan agar arah pengembangan industri sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di masa mendatang.
“Perda ini disusun untuk kebutuhan jangka panjang selama 20 tahun. Karena itu seluruh pengaturannya harus selaras dengan RTRW agar pembangunan industri memiliki arah yang jelas,” ujarnya, Selasa (30/6).
Menurut Shamri, pemerintah tidak berencana membuka kawasan industri baru. Penyusunan perda lebih diarahkan pada penguatan kawasan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk penegasan fungsi dan jenis industri yang dapat berkembang di masing-masing wilayah.
Ia menyebut Kecamatan Palaran tetap menjadi kawasan yang diprioritaskan karena memiliki potensi pengembangan paling besar dibandingkan wilayah lainnya. Selain Palaran, kawasan industri juga mencakup Sambutan, Sungai Kunjang, dan Loa Janan Ilir.
“Di Palaran nanti akan dipertegas sektor industri apa saja yang bisa berkembang, sehingga investasi yang masuk sesuai dengan peruntukan kawasan,” jelasnya.
Shamri menambahkan, Raperda tersebut juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal. Produk unggulan seperti Sarung Samarinda, kerajinan manik-manik, hingga industri kreatif lainnya diharapkan mendapat ruang lebih besar melalui kebijakan tersebut.
Dengan hadirnya regulasi ini, DPRD berharap pembangunan industri di Samarinda berlangsung lebih terencana, mampu menarik investasi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat melalui penguatan produk-produk unggulan daerah.
