Samarinda – DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera mengambil langkah antisipatif untuk menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap laju inflasi. Upaya tersebut dinilai penting agar kenaikan biaya distribusi tidak semakin membebani masyarakat melalui lonjakan harga kebutuhan pokok.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pengendalian inflasi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait diperlukan agar kebijakan yang diambil lebih efektif.
“TPID memiliki peran penting dalam memantau perkembangan harga, mengidentifikasi penyebab inflasi, hingga menyusun langkah penanganan yang tepat. Karena itu seluruh pihak harus bergerak secara terpadu,” ujarnya di Samarinda, Kamis (25/6).
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas pangan seperti minyak goreng, ikan, dan cabai selama ini masih menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Meski demikian, pihaknya masih menunggu pembaruan data dari pemerintah daerah dan TPID guna mengetahui komoditas yang paling berpengaruh pada kondisi saat ini.
Menurut Iswandi, kenaikan harga BBM hampir pasti meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang. Apabila tidak diimbangi langkah mitigasi yang cepat, kenaikan biaya tersebut berpotensi mendorong harga jual berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda meminta pemerintah kota memanfaatkan program serta anggaran yang telah tersedia untuk menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi secara optimal. Kebijakan yang diambil diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan harga.
Dalam waktu dekat, DPRD bersama TPID juga akan melakukan evaluasi untuk menyusun strategi lanjutan menghadapi potensi inflasi. Iswandi menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari stabilnya angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang tetap terjangkau.
