Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kaltim Tolak Intervensi Politik dalam Pilrek Unmul, Dukung Keberlanjutan Kepemimpinan Abdunnur

SAMARINDA – Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk intervensi politik dalam proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul). Forum yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh seni budaya, akademisi, mahasiswa, dan pemuda itu juga menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prof. Dr. Abdunnur berdasarkan rekam jejak dan capaian yang telah ditunjukkan selama memimpin universitas tersebut.

Inisiator Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur, A. Vendy Meru, mengatakan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang yang merdeka dan tidak boleh tunduk pada kepentingan politik praktis maupun tekanan kekuasaan.

“Universitas didirikan untuk melayani ilmu pengetahuan, kebenaran, dan kepentingan bangsa. Karena itu, proses pemilihan pemimpinnya harus berlangsung secara independen, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi,” ujar Vendy Meru di Samarinda, usai menggelar pertemuan  Kamis (11/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kalimantan Timur Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur H. Viktor Yuan, S.H., M.H., Kepala Adat Pampang Amai Esrom Palan, Ketua Kopasti Gepak H. M. Barkati, S.Sos., M.H., Ketua Umum DAKUBA Inphil Jonathan, Kepala Adat Dayak Kenyah Amai Gun Ingan, Damang Paolo Salatan, akademisi Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., Tokoh Dayak Modang Rudy Sulistyo, Ketua KKSS Samarinda H. Muslimin, Ustaz Muhammad Fathur Rahman Al-Kutai (Ustaz Pink), Pdt. Abraham, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.


Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam proses Pilrek Unmul, termasuk adanya penundaan tahapan pemilihan, telah menimbulkan perhatian luas di tengah masyarakat. Karena itu, forum merasa perlu menyampaikan sikap moral demi menjaga marwah Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Timur.

Vendy menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi saat ini bukan semata tentang siapa yang akan menjadi rektor, melainkan menyangkut kedaulatan kampus dalam menentukan arah masa depannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar yang tidak memiliki legitimasi akademik.

“Kami melihat persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar pergantian kepemimpinan. Ini menyangkut independensi perguruan tinggi. Jika kampus bisa diintervensi dalam menentukan pemimpinnya, maka tidak ada jaminan kebijakan akademik dan kebebasan berpikir juga tidak akan mengalami tekanan yang sama di kemudian hari,” katanya.

Forum menilai Universitas Mulawarman memiliki posisi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Kalimantan Timur, terutama di tengah tantangan pembangunan daerah dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, kepastian kepemimpinan kampus dinilai sangat penting agar berbagai agenda strategis pendidikan tinggi dapat terus berjalan.

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Gerakan Moral Peduli Pendidikan Kalimantan Timur menyampaikan lima poin utama. Pertama, menolak dengan tegas segala bentuk intervensi politik dalam proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, mendesak seluruh pihak untuk menghormati independensi Universitas Mulawarman sebagai institusi akademik yang memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan kepemimpinannya secara mandiri berdasarkan aturan yang berlaku.

Ketiga, mendesak Senat Universitas Mulawarman dan Panitia Pemilihan Rektor untuk tetap menjalankan seluruh tahapan pemilihan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.

Keempat, mendukung keberlanjutan kepemimpinan yang memiliki rekam jejak, integritas, dan prestasi yang terbukti dalam memajukan Universitas Mulawarman, termasuk capaian yang telah ditunjukkan oleh Prof. Dr. Abdunnur selama masa kepemimpinannya.

Kelima, mengajak seluruh sivitas akademika, alumni, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kalimantan Timur untuk bersama-sama menjaga marwah Universitas Mulawarman dari segala bentuk upaya yang dapat merusak independensi dan kehormatan kampus.

Menurut Vendy, dukungan terhadap Prof. Abdunnur bukan didasarkan pada kedekatan politik ataupun kepentingan kelompok tertentu. Dukungan tersebut lahir dari penilaian objektif terhadap berbagai capaian yang berhasil diraih Universitas Mulawarman dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami melihat ada rekam jejak yang nyata. Berbagai capaian institusional, peningkatan reputasi akademik, penguatan kerja sama nasional dan internasional, hingga pembangunan fasilitas pendidikan merupakan indikator yang dapat dinilai secara objektif oleh publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjuangan menjaga independensi Universitas Mulawarman bukanlah perjuangan untuk satu orang atau kelompok tertentu, melainkan bagian dari upaya menjaga kebebasan akademik dan masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.

“Kampus yang tunduk kepada kekuasaan akan kehilangan keberaniannya untuk menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, kampus yang merdeka akan terus menjadi penjaga nurani bangsa. Karena itu, menjaga kedaulatan Universitas Mulawarman adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas Vendy.

Menurutnya, ketika kampus kehilangan kedaulatannya, yang terancam bukan hanya demokrasi akademik, tetapi juga harapan lahirnya generasi yang bebas berpikir, kritis, dan berani memperjuangkan kebenaran.

“Ini bukan perjuangan untuk satu orang, bukan pula perjuangan untuk satu kelompok. Ini adalah perjuangan menjaga marwah pendidikan tinggi, menjaga kebebasan akademik, dan memastikan masa depan generasi Kalimantan Timur ditentukan oleh nilai, integritas, dan prestasi, bukan oleh transaksi politik,” pungkasnya.

Penulis: Hanafi
Editor: Amj