Samarinda – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai keberhasilan program yang menyerap anggaran besar tersebut harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya besarnya serapan anggaran.
Menurut Iswandi, evaluasi terhadap Probebaya perlu dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur. Ia menegaskan, program pemerintah semestinya mampu menunjukkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat penerima manfaat, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa anggaran yang terserap, tetapi berapa persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan dan berapa warga yang mengalami peningkatan taraf hidup,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan bantuan kepada pelaku UMKM melalui Probebaya. Menurutnya, pemerintah perlu membandingkan kondisi usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan, seperti peningkatan omzet maupun pendapatan.
“Kalau setelah mendapat bantuan ternyata omzet dan penghasilannya tidak meningkat, berarti program itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga menilai pendekatan serupa dapat diterapkan pada program pengentasan kemiskinan. Dengan anggaran yang cukup besar, pemerintah seharusnya memiliki data mengenai jumlah warga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan setiap tahunnya.
Karena itu, Iswandi mendorong Pemerintah Kota Samarinda menyusun indikator keberhasilan yang berbasis hasil (outcome), sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran. (*)
