SAMARINDA — Kekhawatiran akan masuknya bayang-bayang politik praktis ke dalam ruang akademik memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur. Pada akhir pekan lalu, tepatnya Sabtu (23/5/2026), Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi akbar lintas elemen di Avens Cafe, Samarinda. Dihadiri oleh 39 perwakilan organisasi masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh adat, seniman, hingga akademisi, forum ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kesucian dan independensi Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul) dari segala bentuk potensi intervensi politik kekuasaan.
Kehadiran Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Abdunnur, dalam forum tersebut membuka ruang dialog yang lebih transparan antara pimpinan kampus dan elemen masyarakat sipil. Forum menilai bahwa Unmul bukan sekadar menara gading intelektual, melainkan simbol marwah pendidikan daerah yang independensinya harus dilindungi oleh semua pihak. Dinamika Pilrek Unmul yang saat ini tengah berlangsung memunculkan persepsi di tengah masyarakat mengenai adanya indikasi potensi masuknya kepentingan politik praktis. Apabila dugaan intervensi ini tidak diantisipasi, hal tersebut dikhawatirkan tidak hanya mencederai prinsip meritokrasi akademik, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi ketegangan sosial secara horizontal di masyarakat Kaltim.
Sebagai wujud konkret dari langkah preventif dan keresahan moral tersebut, puluhan tokoh yang hadir secara aklamasi menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Deklarasi ini menolak dengan tegas segala wujud politisasi kampus dan mendesak agar proses Pilrek berjalan secara objektif, menjunjung tinggi asas kepatutan, dan bermartabat. Tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan melalui jalur konstitusional yang elegan, petisi ini rencananya akan diserahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi guna memastikan institusi pendidikan tetap terbebas dari cengkeraman afiliasi partisan.
Suara penolakan terhadap segala bentuk manuver politik di kampus ini disuarakan secara lantang oleh para tokoh daerah yang hadir. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa masuknya politik praktis ke ruang akademik adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar karena dapat meruntuhkan kepercayaan publik secara instan. Senada dengan hal tersebut, Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, memperingatkan dampak sistemik dari fenomena ini. “Kami bicara bukan hanya soal kampus. Ini soal stabilitas sosial. Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” ungkap Viktor menegaskan urgensi situasi tersebut.
Dari kacamata akademik dan keberlanjutan program pembangunan kampus, para tokoh menyoroti pentingnya stabilitas kepemimpinan yang berfokus pada adu gagasan intelektual. Akademisi Kaltim, Prof. Adri Patton, menyatakan bahwa menjadi sebuah anomali apabila proses suksesi kepemimpinan universitas lebih menonjolkan dukungan politik dibandingkan narasi keberlanjutan pembangunan. Hal ini diamini oleh Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, yang menekankan bahwa kondusivitas serta kemajuan riil yang telah dicapai Unmul di bawah kepemimpinan saat ini harus menjadi pijakan utama, agar kampus tidak retak hanya karena ambisi sesaat segelintir pihak dalam momentum pemilihan.
Pada akhirnya, konsolidasi lintas elemen di Samarinda ini menjadi alarm pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pendidikan tinggi haram hukumnya dijadikan komoditas politik. Mempertaruhkan integritas akademik demi ambisi kekuasaan dinilai sama halnya dengan menggadaikan arah kompas masa depan generasi bangsa. Jika dinding kampus dibiarkan runtuh oleh intervensi eksternal, maka yang menjadi korban pada akhirnya bukan sekadar reputasi Universitas Mulawarman, melainkan ketenangan sosial, tata nilai peradaban, dan muruah pendidikan di Kalimantan Timur itu sendiri.
